Konstruksi Imajinasi Bangsa

Hafis Azhari

“Seorang penguasa diktator seperti Hitler, Mussolini maupun Jengis Khan, tetap mengakui dirinya tidak berdaulat penuh dalam segala hal. Mereka memiliki kepercayaan adanya hubungan kosmos mikro (dunia fana) dengan kosmos makro (dunia baka) yang dianggap sanggup menjawab ketidakpastian hidup seorang pemimpin.”

Alkisah nun di kala itu, delapan abad setelah masa kekuasaan Ken Arok yang dilegitimasi oleh sebuah sastra (puisi) berjudul “Lubdhaka”, terjadilah peristiwa yang terulang kembali di tanah Jawa, dalam kaitannya dengan sastra yang memiliki kekuatan untuk melegitimasi kekuasaan yang korup dan sewenang-wenang.

Kita paparkan di sini sehubungan masih relevannya kisah Pangeran Diponegoro untuk ditarik ke dalam problem politik kekinian dan keindonesiaan. Dimulai dengan tampilnya Sultan Hamengku Buwono V yang menulis Serat Purwakanda (Kakak Sulung) yang sebetulnya tetap merujuk pada sastra Jawa kuno berjudul “Kanda”. Namun Serat Purwakanda menyatakan diri lebih awal dari naskah “Kanda”, bahkan mengkualifikasi diri sebagai “Purwa” seakan-akan lebih asli dan lebih tua dari “Kanda”.

Naskah sastra ini bertema tentang hal ihwal keturunan yang sah, hingga keterangan silsilah dewa-dewi Hindu dan Jawa yang dihubung-hubungkan dengan Nabi Adam (Islam). Dinyatakan bahwa Sang Hyang Tunggal memiliki empat putera mahadewa (Sang Hyang Puguh, Punggung, Manan dan Samba). Yang paling tampan dan baik di antara mereka adalah si bungsu Sang Hyang Samba, yang kelak dipastikan oleh Sang Hyang Tunggal sebagai kepala para dewata di Suwargodimulyo, meskipun tidak disukai oleh kakak-kakaknya yang saling bersengketa.

Dilukiskan bahwa Sang Hyang Puguh dan Punggung terus bersitegang tak mau damai, maka dihempaskanlah keduanya dari permukaan bumi hingga berwajah buruk rupa. Setelah mereka sadar dan minta ampun mereka pun diampuni tetapi tidak boleh masuk ke Suwargodimulyo. Sang Hyang Puguh dijuluki Togog dan diberi tugas untuk menjaga orang-orang Jawa yang berada di luar negeri, sedangkan Punggung dijuluki Semar dan bertugas menjaga orang-orang Jawa di dalam negeri. Kemudian Samba dinobatkan sebagai kepala para dewata, bergelar Bathara Guru didampingi perdana menteri yang setia (Sang Hyang Manan) yang diberi gelar Bathara Narada.

Di sini nampak siasat politik dari Kerajaan Jawa yang dikendalikan Penguasa Hindia Belanda, menghendaki lestarinya sistem kolonialisme sambil menyelenggarakan keamanan dan ketertiban tanah Jawa (Nusantara), memboyong beribu-ribu gulden dari jerih-payah rakyat jelata yang dikerahkan untuk menghasilkan rempah-rempah maupun buah-buah perkebunan.

Serat Purwakanda yang merupakan dokumen gaib – dalam bentuk sastra itu – jelas mengandung unsur legitimasi tahta kerajaan (kosmos mikro) untuk mengidentikkan Hamengku Buwono V sebagai Sang Hyang Samba. Padahal HB V masih berumur dua tahun pada saat ayahnya wafat (HB IV). Pangeran Diponegoro yang memahami konsep keadilan dari ajaran Islam, tidak berkenan dengan keputusan Belanda menobatkan seorang balita berumur dua tahun menjadi Raja Jawa. Sebab konsekuensinya, yang berkuasa selaku eksekutif adalah sang perdana menteri, siapa lagi kalau bukan Patih Danurejo yang sejak dini memihak segelintir elit penguasa dan bersekongkol dengan pihak Belanda.

Lantas, benarkah Serat Purwakanda adalah hasil ciptaan HB V, ataukah di belakang semua itu pihak penjajah (Belanda) yang bermain? Mungkinkah pihak kerajaan mengerahkan para penulis bayaran sebagaimana para penyair Arab yang dibayar pembesar Qurays untuk menyerang konsep kebenaran dan keadilan yang ditegakkan Muhammad? Bukankah untuk mengibarkan bendera kapitalisme di Indonesia, dana jutaan dollar digelontorkan demi berjalannya progres kebudayaan Barat (melalui CIA) di masa Orde Baru, terutama bagi kalangan seniman dan budayawan yang mau mengabdi pada pesan-pesan neo-kolonialisme dan imperialisme (baca: Dokumen CIA, Hasta Mitra, Jakarta 2002).

Serat Puwakanda bukan saja mengoreksi dokumen sastra Jawa kuno (Kanda) tetapi juga memanipulasi tafsiran Ronggowarsito (Serat Paramayoga) dari istana Surakarta. Karya sastra itu ujung-ujungnya menyampaikan pesan dakwah yang dilegitimasi keraton, bahwa Pangeran Diponegoro identik dengan figur Togog yang berburuk rupa. Sedangkan Sang Hyang Samba mengejawantah dalam diri HB V yang diidentikkan dengan wajah tampan dan baik hati. Kemudian pihak Belanda dan Patih Danurejo, tentu saja dikonotasikan sebagai Semar dan Bathara Narada, karena siapa lagi kalau bukan Semar yang bertugas menjaga orang-orang Jawa di dalam negeri.

Pada masa itu dunia politik, sastra dan religiusitas merupakan satu paket, sebagai pelaksanaan prarencana Tuhan ke dalam layar duniawi. Bagi orang-orang berpenghayatan mistis, seluruh semesta ini dapat mewahyukan diri sebagai sakralitas kosmik. Jadi setiap peristiwa dalam kosmos mikro yang fana ini hanyalah pengejawantahan lakon kosmos makro yang mengatasi kehendak rakyat jelata, dan merupakan takdir yang harus diterima dan ditaati oleh mereka.

Menulis Untuk Keabadian

Kisah yang terungap di atas bukanlah semata-mata dongeng fiktif belaka, tetapi dialami langsung oleh seorang figur Pangeran Diponegoro. Dalam kaitan itu pihak keraton dan penjajah Belanda memang telah memenangkan pertempuran, tetapi pada hakekatnya mereka telah kalah dalam peperangan. Karena Tuhan Maha Adil, dan yang abadi dalam benak sejarah dan memori bangsa Indonesia tak lain adalah sosok sang pahlawan nasional kita, Pangeran Diponegoro.

Dalam alam tradisional Jawa, peran rakyat kawula memang hanyalah sekunder belaka, karena yang dianggap primer adalah kedudukan sang penguasa tadi. Jadi citra manusia tradisional – seperti yang tergambar dalam dunia perwayangan – hanyalah kelir jagad cilik yang berfungsi sebagai bayangan yang dianggap tidak sejati, dan karenanya hanya dapat bergerak berkat peran Ki Dalang (jagad gede). Tidak mengherankan apabila segala peristiwa kekuasaan politik didominasi dan diputuskan oleh sang penentu sejati, serta diniscayakan oleh kehendak Sang Dalang belaka.

Tetapi sudilah para jurnalis, intelektual dan budayawan Indonesia, agar kita terus menggalakkan kreasi-kreasi kita bukan semata-mata untuk kepentingan pasar yang sesaat tetapi berkaryalah terus untuk sebuah keabadian. Karenanya jangan sampai lekang oleh waktu dan jangan lapuk ditelan zaman. Sudah waktunya kita bermuhasabah dan bercermin diri, bahwa konsep kekuasaan feodal dalam piramida tatanan hirarkis selama ini memang bertentangan dengan ajaran monotheisme yang berpijak pada nilai-nilai humanitas dan keadilan sosial. Manusia tidak boleh melupakan nasibnya untuk menikmati kehidupan dunia ini, karena pada prinsipnya rasa syukur dan kenikmatan hidup di dunia adalah senyawa dan merupakan cikal-bakal untuk meraih kemenangan di akhirat nanti. (*)

·        Penulis novel “Perasaan Orang Banten” dan “Pikiran Orang Indonesia”.